JAKARTA | METRO ONE NEWS – Dua bulan telah berlalu sejak tragedi hilangnya speed boat Arupadhatu 1 di perairan Banten pada 7 September 2026. Namun, hingga kini nasib para korban masih menyisakan tanda tanya besar. Keluarga korban terus menanti kepastian, sementara pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani tragedi kemanusiaan tersebut semakin mengemuka.
Speed boat Arupadhatu 1 sebelumnya bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang. Kapal tersebut membawa delapan orang, terdiri dari lima jurnalis dan tiga kru kapal. Hingga saat ini, baru satu korban, yakni Surakman yang merupakan salah satu kru kapal, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara tujuh orang lainnya masih belum ditemukan.
Situasi tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama bagi keluarga korban yang harus menjalani hari-hari dalam ketidakpastian tanpa kejelasan mengenai nasib orang-orang yang mereka cintai.
Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik kini tertuju kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Gubernur Andra Soni. Masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana langkah nyata pemerintah daerah dalam membantu penanganan tragedi Arupadhatu 1.
TANGGUNG JAWAB GUBERNUR JANGAN BERHENTI PADA UNGKAPAN BELASUNGKAWA
Memang, kewenangan teknis operasi pencarian dan pertolongan (SAR) berada pada Basarnas bersama unsur terkait, termasuk TNI AL, Polri, dan instansi maritim lainnya.
Namun, keterbatasan kewenangan teknis tersebut bukan berarti pemerintah daerah dapat melepaskan tanggung jawab kemanusiaannya.
Sebagai kepala daerah, Gubernur Andra Soni memiliki peran penting dalam mengoordinasikan perangkat pemerintahan, memfasilitasi kebutuhan keluarga korban, menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, serta mendorong koordinasi lintas lembaga agar penanganan tragedi ini tetap menjadi perhatian.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apa langkah konkret Pemerintah Provinsi Banten selama dua bulan terakhir?
Apakah koordinasi dengan Basarnas dan kementerian terkait telah dilakukan secara intensif? Bagaimana perkembangan komunikasi dengan keluarga korban? Apakah pemerintah daerah telah memberikan pendampingan dan bantuan yang dibutuhkan keluarga?
Jika berbagai upaya telah dilakukan, sudah semestinya pemerintah menyampaikan perkembangannya secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, dalam tragedi kemanusiaan seperti ini, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada rakyat.
TUJUH KORBAN BELUM DITEMUKAN, KELUARGA BERHAK MENDAPAT KEPASTIAN
Tragedi Arupadhatu 1 tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kecelakaan laut. Peristiwa ini juga menyangkut hak korban, perlindungan warga negara, serta hak keluarga untuk memperoleh informasi dan kepastian.
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Karena itu, meskipun operasi pencarian menghadapi berbagai kendala, keluarga korban tetap berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perkembangan dan langkah penanganan.
Selain pencarian, apabila ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan pelayaran, aparat dan instansi berwenang perlu melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Jangan sampai keluarga korban harus berjuang sendirian untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jangan pula tragedi ini perlahan tenggelam dari perhatian publik hanya karena waktu terus berjalan.
ANDRA SONI DITUNTUT MEMBERIKAN PENJELASAN TERBUKA
Dua bulan tanpa kepastian merupakan waktu yang tidak singkat bagi keluarga yang sedang menunggu kabar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan keprihatinan.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai langkah pemerintah, perkembangan koordinasi, bentuk pendampingan terhadap keluarga, serta upaya yang masih dapat dilakukan untuk mengungkap nasib para korban.
Kritik terhadap Gubernur Andra Soni harus dipandang sebagai bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi. Kritik tersebut bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap penyelesaian tragedi kemanusiaan.
Jabatan gubernur merupakan amanah rakyat yang membawa konsekuensi tanggung jawab. Karena itu, kepemimpinan harus dibuktikan melalui kehadiran, tindakan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Jika berbagai langkah telah ditempuh, pemerintah perlu memaparkannya kepada publik. Sebaliknya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan.
Bahkan, desakan pertanggungjawaban moral hingga wacana pengunduran diri dapat menjadi bagian dari perdebatan publik apabila masyarakat menilai amanah kepemimpinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta dan evaluasi yang objektif.
Kini, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang bertanggung jawab atas operasi pencarian, melainkan sejauh mana seluruh unsur pemerintahan telah menjalankan kewajibannya untuk memastikan keluarga korban tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendirian.
Tragedi Arupadhatu 1 belum boleh dilupakan. Tujuh orang masih belum ditemukan, keluarga masih menunggu, dan publik masih membutuhkan jawaban. Di sinilah tanggung jawab kemanusiaan dan kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni menjadi perhatian masyarakat. (Penulis Ketum IMO Indonesia)
