Jakarta, Metro One News – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Dr. Siti Ma’rifah, menegaskan bahwa perdamaian dunia yang hakiki tidak akan terwujud apabila perempuan terus diabaikan dalam proses diplomasi dan penyelesaian konflik internasional.

Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai korban konflik, tetapi harus diberikan ruang untuk berperan aktif dalam perundingan, pengambilan keputusan, serta upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Siti Ma’rifah dalam Forum Perempuan bertema “Dari Ibu Indonesia untuk Ibu Palestina: Lukamu Berdenyut di Jantung Kami” yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Perdamaian global tidak akan tercapai jika perempuan hanya menjadi penonton. Kita harus mengambil peran aktif dalam mendidik generasi yang damai, menggerakkan solidaritas kemanusiaan, dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perdamaian yang berkelanjutan,” tegas Siti Ma’rifah.

Keterlibatan Perempuan dalam Perundingan Masih Rendah

Siti Ma’rifah menyoroti ketimpangan peran perempuan dalam berbagai konflik bersenjata di dunia. Di satu sisi, perempuan dan anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kekerasan dan krisis kemanusiaan. Namun, di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam meja perundingan perdamaian masih terbatas.

Mengutip data resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UN Women, Siti Ma’rifah menyebut keterlibatan perempuan dalam perjanjian damai baru mencapai sekitar 35 persen. Sementara itu, proporsi perempuan yang terlibat sebagai negosiator perdamaian dunia secara resmi masih berada di kisaran 13 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang terdampak konflik daripada sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaiannya.

Ia menilai empati yang dimiliki perempuan seharusnya tidak dipandang sebagai kelemahan atau sekadar luapan emosional. Sebaliknya, empati dapat menjadi kekuatan untuk membangun dialog, menjembatani perbedaan, dan menghasilkan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang berkonflik.

“Tantangan besarnya adalah perempuan masih diposisikan sebagai korban, belum sebagai pengambil keputusan. Sering kali sifat empati perempuan dianggap emosional, padahal justru kekuatan empati itulah yang melahirkan pendekatan dialogis, netral, dan menghasilkan solusi yang adil (win-win solution),” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Siti Ma’rifah mendorong penguatan peran perempuan mulai dari tingkat lokal hingga global. Ia juga mengusulkan kebijakan yang mendorong keterlibatan minimal 30 persen perempuan dalam setiap proses negosiasi perdamaian.

Serukan Solidaritas Ibu Indonesia untuk Palestina

Dalam forum tersebut, Siti Ma’rifah secara khusus mengajak para ibu di Indonesia untuk tidak tinggal diam melihat penderitaan perempuan dan anak-anak di Gaza, Palestina.

Ia menyoroti kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan, termasuk banyaknya anak yang kehilangan orang tua dan harus menjalani kehidupan di tengah krisis ekonomi serta keterbatasan kebutuhan dasar.

Bagi Siti Ma’rifah, kepedulian terhadap anak-anak Palestina tidak boleh berhenti pada ungkapan simpati. Solidaritas harus diwujudkan melalui aksi nyata, bantuan kemanusiaan, serta gerakan bersama yang berkelanjutan.

“Ibu-ibu Indonesia bukan hanya ibu bagi anak-anak di rumah kita sendiri, tetapi juga menjadi ibu bagi anak-anak di Palestina dan seluruh dunia yang memerlukan uluran tangan kita,” tuturnya.

Ia menegaskan, dukungan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan yang kuat, baik dari perspektif agama maupun konstitusi negara.

Dalam perspektif Islam, kepedulian tersebut sejalan dengan maqashid syariah, terutama prinsip menjaga jiwa dan kehormatan manusia. Sementara dalam konteks kebangsaan, penolakan terhadap penjajahan merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dorong Gerakan Kemanusiaan Terorganisasi

Lebih lanjut, Siti Ma’rifah mengajak seluruh organisasi masyarakat (ormas) perempuan, lembaga amil zakat, dan aktivis kemanusiaan untuk memperkuat koordinasi dalam membantu rakyat Palestina.

Menurutnya, kepedulian yang besar harus disertai strategi yang terarah agar gerakan kemanusiaan tidak berlangsung sesaat atau sporadis. Kolaborasi lintas organisasi dan lintas negara dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan serta memperkuat advokasi bagi keadilan dan kemerdekaan Palestina.

“Kebenaran yang tidak teratur akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Mari kita satukan gerak dan langkah secara terencana demi membela keadilan dan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Forum Perempuan tersebut diselenggarakan oleh Islamic Dakwah Fund (IsDF) MUI bekerja sama dengan Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, serta Ketua IsDF MUI Trisna Ningsih Yuliati.

Melalui forum tersebut, MUI mendorong penguatan peran perempuan dalam membangun perdamaian dunia sekaligus mengonsolidasikan solidaritas kemanusiaan Indonesia bagi rakyat Palestina. (Red)